Kelompok Cipayung Plus Tegaskan Tolak KTM WTO Bali

Jakarta, Sayangi.com - Presiden Susilo bambang Yudhoyono secara resmi membuka Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-9 di Nusa Dua Convention Center Bali, Selasa (3/12/2013).

Dalam sambutannya, SBY mengajak seluruh anggota World Trade Organization (WTO) untuk bersama-sama menciptakan sistem perdagangan multilateral yang lebih mudah, adil, dan terbuka. Hal ini seperti dikutip lama Setkab, Selasa (3/12/2013).

Meski demikian, gelombang penolakan mahasiwa terus berdatangan. Melalui release yang dikirim kepada redaksi Sayangi.com, Kelompok Cipayung Plus (GMNI, HMI, PMKRI, GMKI, IMM, PMII, KMHDI, dan PP HIKMAHBUDHI) menegaskan sikap penolakan terhadap pelaksanaan KTW WTO Bali tersebut.  Berikut pernyataan sikap ketua-ketua umum kelompok cipayung plus.

Ketua Presidium (GMNI) Twedy Noviady Ginting mengatakan, “Perjanjian liberalisasi WTO secara substansi bertentangan dengan norma dasar Pancasila yang kita anut, sebab mendorong Indonesia untuk menjalankan sistem perdagangan bebas”.

Aktivis HMI, Adi Baiquni, dalam rilisnya menyatakan: “Indonesia lebih baik keluar dari WTO dan membuka Hubungan Perdagangan dengan Negara-Negara yang sejalan dengan Indonesia. Menteri Perdagangan Gita Wiryawan harus tegas dalam WTO ini, seperti persoalan kontrak-kontrak dagang dengan negara-negara WTO banyak yang tidak menguntungkan Indonesia.

Ketua Presidium PP PMKRI terpilih, Lidya Natalia juga berpendapat: ”Jika pertemuan WTO di bali tanggal 3-6 Desember 2013 tetap diselenggarakan, dapat dipastikan pemerintahan benar-benar secara sadar dan sengaja untuk merusak kedaulatan pangan nasional. Lihat saja data sepanjang 2007-20011 kita lebih banyak mengalami impor pangan dari pada ekspor. Memaksakan agenda ini, semakin menambah ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah.

Ketua Presidium KMHDI, Made Bawayasa berpandangan“setiap kebijakan pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat indonesia, terutaman dalam hal pangan. Kita bisa lebih hebat dari amerika atau bansga manapun didunia jika kualitas Sumber Daya Manusia teknologi kita majhu.

Ketua umum IMM, Djihad Mubarok berpendapat : “WTO saat ini tidak dapat berperan sebagaimana mestinya. WTO justru terkesan mendikte kebijakan perdagangan bangsa-bangsa yang menjadi anggotanya, interest komersil lebih dipentingkan dari pada pembangunan. Pemerintah harus mengkaji ulang keanggotaannya WTO.

Ketua PP GMKI, Supriadi Narno berpandangan: “Meski globalisasi adalah keniscayaan, tetapi negara harus memastikan mekanisme globlisasi berjalan secara adil dan damai. Faktanya WTO menjadi intstrumen globalisasi yang menyebabkan disparitas yang makin lebar antara kaya dan miskin. Oleh karena itu negara harus berani melakukan koreksi total terhadap instrumen WTO.

Ketua Presidium Hikmahbudhi, Adi Kurniawan berpandangan “Sebaiknya Indonesia mengundurkan diri menjadi anggota WTO. Tidak ada dampak  signifikan bagi kemajuan ekonomi selama 18 tahun keikutsertaan Indonesia di WTO.  Dengan WTIO  Indonesia semakin mudah diintervensi oleh negara-negara lain.

Di akhir pernyataan sikap bersama, Cipayung Plus mendesak Presiden SBY cq Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan untuk membuka secara transparan semua hal-hal yang akan dibahas maupun yang sudah disepakati dalam pertemuan KTM IX WTO di Bali. Karena publik sangat mengkhawatirkan pemerintah menjual negara Indonesia secara diam-diam. (S2)

Sumber: www.sayangi,com